Adalah hal yang baik untuk kamu yang baru menghuni apartemen kemudian sedang cari tahu apa saja yang menjadi hak, kewajiban dan berbagai larangan yang berlaku. Nah, jika kamu ingin cari tahu tentang berbagai hal mendasar ini, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) menjadi tempat memulai yang baik.
Mengenal Perhimpunan Penghuni Rumah Susun
Sebelum mulai membahas tentang apa itu PPRS, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang apa itu apartemen atau rumah susun. Properti yang dikenal dengan apartemen ataupun rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang ditujukan sebagai hunian. Artinya pada rumah susun, setiap unitnya bisa dimiliki secara terpisah oleh masing masing subjek.
Karena ada banyak pemilik dalam satu bangunan tersebut, maka setiap penghuni rumah susun tersebut terikat oleh berbagai batasan dalam penggunaan ruang bersama dalam bangunan apartemen tersebut. Ruang bersama ini merupakan istilah untuk menyebut bagian, benda maupun tanah yang kemudian menjadi hak hak bersama. Dengan demikian, ruang bersama ini tidak dimiliki oleh individu tertentu, melainkan dikelola oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).
Sebagai wujud dari penerapan kehidupan berdemokrasi, maka tiap penghuni apartemen berhak untuk memilih maupun dipilih sebagai anggota pengurus PPRS pada tiap bangunan apartemen. Tiap kegiatan rapat umum PPRS, mereka berhak untuk memberikan suara dan menentukan berbagai hal yang menyangkut terkait tata tertib dan pemanfaatan fasilitas apartemen.
Hak dan Kewajiban Penghuni Rumah Susun
Untuk melindungi hak dan kewajiban para penghuni apartemen, pemerintah menerapkan PP No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun dengan isi antara lain;
ayat (1), setiap penghuni berhak;
- Memanfaatkan rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama secara aman dan tertib,
- Mendapatkan perlindungan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
- Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus Perhimpunan Penghuni.
ayat (2), setiap penghuni berkewajiban;
- Mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam suatu rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
- Membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran,
- Memelihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
ayat (3), setiap penghuni dilarang;
- Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban dan keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungannya,
- Mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan di luar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan perhimpunan penghuni.
Untuk dapat menerapkan PP ini maka dibentuklah Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Hak Anggota dan Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS)
Selain halnya beberapa hak dan kewajiban bagi penghuni rumah susun dalam PP di atas, penghuni yang kemudian menjadi anggota dalam suatu PPRS juga memiliki hak suara dalam rapat umum. Hak suara ini juga menjadi hak yang penting mengingat PPRS merupakan suatu badan hukum yang sah dan menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki wewenang untuk mengelola aset yang ada di apartemen dan menentukan berbagai macam peraturan.
Para penghuni bisa menyuarakan pendapat mereka pada rapat umum dimana hak suara tersebut terbagi menjadi 3 kategori, antara lain;
Hak Suara Penghunian
Hak suara ini dapat dipergunakan untuk menentukan berbagai hal berhubungan dengan tata tertib, pemanfaatan fasilitas serta kewajiban pembayaran iuran terkait pengelolaan dan asuransi atas ruang bersama meliputi bagian bersama, benda bersama maupun tanah bersama. Masing-masing pemilik hak atas unit satuan dalam rumah susun memiliki satu suara yang sah.
Hak Suara Pengelolaan
Adapun yang dimaksud dengan hak suara ini digunakan untuk menentukan berbagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan, fasilitas sosial dan ruang bersama (bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama).
Hak Suara Pemilikan
Fungsi dari hak suara ini adalah untuk menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan antar sesama pemilik unit di rumah susun. Hal ini termasuk di dalamnya adalah pemilihan pengurus PPRS hingga berbagai macam biaya atas unit rumah susun.
Setelah membaca penjelasan di atas, tentunya kamu sudah memiliki gambaran mengapa perlu dibentuknya PPRS. Badan ini juga menjadi bentuk penerapan dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak dan kewajiban para penghuni suatu apartemen atau rumah susun. Tiap apartemen yang ada di Indonesia, harusnya memiliki PPRS-nya sendiri demi mengatur kepentingan sesama penghuni serta pemilik rumah susun
Dasar Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) atau juga diistilahkan dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) merupakan suatu perkumpulan yang mengatur dan mengelola ruang bersama di dalam rumah susun.
Dengan kata lain, area tersebut bisa berupa hak milik perorangan yang dikelola sendiri pemiliknya maupun area bersama.
Pembentukan P3SRS sendiri diatur di dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2011 terkait Rumah Susun. Pihak pelaku pembangunan atau dalam hal ini adalah pihak pengembang (developer), akan memfasilitasi pembentukan PPRS setidaknya sebelum masa transisi antara pengembang ke pemilik hingga serah terima selesai.
Adapun syarat agar bisa mendaftar sebagai anggota dari PPRS, seseorang yang merupakan subyek hukum yang memiliki, memakai, menyewa, maupun menyewa beli, atau memanfaatkan unit rumah susun bersangkutan dan kemudian berkedudukan selaku penghuni.
Susunan pengurus dari PPRS ini antara lain meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas pengelolaan. Mereka semua akan dipilih dengan jalan kekeluargaan secara demokratis yaitu dari dan oleh anggota perhimpunan. Pemilihan dilakukan melalui rapat umum PPRS yang memang secara khusus digelar untuk keperlan pemilihan tersebut.
Baca Juga: Pengelolaan Rumah Susun yang Sesuai UU Rumah Susun
Aturan Perdata Baru Terkait PPRS
Adanya berbagai macam masalah yang masih menjerat sebagian besar penghuni rumah susun maupun apartemen di Jakarta, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur DKI no. 132 tahun 2018 terkait Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.
Pergub ini bisa dikatakan menjadi salah satu pembaruan yang memberikan perbaikan dalam pengelolaan hunian aparteman. Dengan adanya Pergub yang baru ini, para pemilik yang memiliki 2 unit apartemen dibatasi hanya dapat memberikan 1 suara saja. Dengan demikian, tidak ada anggota yang lebih dominan atau memonopoli.
Tak hanya itu saja, Pergub no. 132/2018 ini juga diikuti oleh pengenaan sanksi bagi para pemilik maupun penghuni yang melanggar berbagai ketentuan. Beberapa peraturan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan atau ADART Perhimpunan.
Bahkan, pihak PPRS juga berhak untuk melaporkan adanya pelanggaran pada pihak berwajib. Hal ini agar dapat diambil tindakan hukum bagi para pemilik maupun penghuni yang terkena pelanggaran pidana.
Dengan diberlakukannya Pergub ini, maka menjadi dasar dari penyerahan pengelolaan rusunami maupun apartemen kepada penghuni maupun pemilik. Kewajiban dan larangan yang ditaati oleh para penghuni juga tertera dengan jelas sementara hak warga juga lebih terlindungi.
Apabila kamu butuh informasi lanjutan terkait hak maupun kewajiban bagi para pemilik apartemen beserta penghuninya. Maka kamu dapat mengakses halaman resmi KAPPRI (Kesatuan Aksi Perhimpunan Penghuni Rumah susun Indonesia). Di halaman tersebut kamu juga bisa mengetahui informasi lebih lanjut terkait pembentukan PPRS.
